SINTANG, 10 November 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan kunjungan dan silaturahmi ke Universitas Kapuas (UNKA) pada Senin (10/11/2025) dalam rangka monitoring dan evaluasi Sentra Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan akademik.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Muhayan, S.H., M.H., mendorong Universitas Kapuas untuk meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika, termasuk karya ilmiah mahasiswa seperti skripsi, hasil penelitian dosen, serta berbagai inovasi yang berpotensi memperoleh perlindungan hukum.
Muhayan menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan karya. Ia juga menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual tertentu dapat diwariskan kepada ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Kapuas, Dr. Hendra Setiawan, menyampaikan bahwa hingga saat ini Universitas Kapuas telah memiliki 33 kekayaan intelektual yang terdiri atas 7 paten dan 26 hak cipta. Capaian tersebut mencerminkan upaya Universitas Kapuas dalam mendorong perlindungan hasil penelitian, inovasi, dan karya akademik yang dihasilkan oleh sivitas akademika.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Universitas Kapuas diharapkan dapat terus mengoptimalkan peran Sentra Kekayaan Intelektual, khususnya dalam memberikan pendampingan serta meningkatkan pemahaman dosen dan mahasiswa mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan karya intelektual.
Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dan Universitas Kapuas dalam membangun budaya inovasi serta meningkatkan jumlah karya intelektual yang memperoleh perlindungan hukum.